Butuh Tumbal

Hidup di negeri ini semua butuh korban. Korban nadanya lebih negatif ketmbang kurban. Kurban itu lebih ke sacrifice, yang berasal dari sacrum facere (melakukan sesuatu yang suci). Korban lebih ke victima alias tumbal; sebuah hal yang harus dijadikan karena ada tindakan kejahatan atau tindakan negatif yang sifatnya meminta bayaran. Beberapa waktu ini aku sedang banyak memperhatikan bagaimana negeri ini memainkan caranya memperoleh korban daripada sebuah pengurbanan. Korban tentunya dari rakyatnya yang kecil, kemampuannya terbatas, dan tak punya otoritas yang memadahi. Semua itu dihisap dengan segala bentuk kekejiannya. Kekejian itu tak harus melulu ada korban jiwa dulu tetapi dalam prosesnya korban nyawa itu dibutuhkan oleh kekejaman sistem dan pola perilaku yang ada di negeri ini. 

Negeri ini memang punya golden rules: (1) rakyat tak boleh pandai karena sekolah itu mahal; (2) rakyat tak boleh kaya karena semua itu berbayar; (3) rakyat tak boleh sakit karena biaya kesehatan itu mahal; (4) tidak ada istilah pencegahan, yang ada "harus ada korban dulu baru ditangani entah tuntas atau tidak. Setidaknya itu menunjuk pada satu titik yaitu bayaran. Ada uang maka ada pelayanan. Tidak ada uang maka kami lebih baik mati saja. Empat golden rules itu sudah jadi karakter bangsa. Ini adalah opiniku pribadi. Aku bisa merasakan dari beberapa hal. Namun dalam coretanku kali ini mungkin hanya sedikit yang aku ungkapkan. 

Ketika ada pihak yang lapor bahwa ada kecurigaan anaknya terpapar napza, maka ia kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang memadahi. Laporan tak selalu mendapat respon yang cukup baik. Laporan hanya sekedar laporan dan itu sudah cukup dengan membayar semisal Rp. 100.000 untuk 30 menit. Sedangkan tindak lanjutnya adalah keluarga itu harus mengurus lagi ke puskesmas, dan ketika puskesmas tidak bisa lalu harus ke babinsa atau polsek setempat karena puskesmas atau Rumah Sakit tidak bisa serta merta menerima pasien yang belum cukup bukti bahwa ia memang terpapar napza. Serba repot, ketika keluarga itu hendak berbuat baik demi keselamatan anak dan keluarganya supaya terhindar dari penyalahgunaan napza namun ternyata di negeri ini sistemnya belum responsif. Bagiku ini adalah ketiadaan sistem pencegahan. Jika ada aturan atau kebijakan mengenai pencegahan pun itu hanya sebatas aturan main di level atas, mungkin di kebijakan UU saja, namun di bawah hal itu tidak diaplikasikan. Semua menuntut bukti fisik yang menyebabkan banyak rakyat lebih baik mengambil keputusan sendiri. Hal itu bisa berdampak (1) lebih baik bunuh diri atau (2) tidak usah lapor saja karena semua serba ribet dan berbelit sehingga menunggu kematian karena napza atau adanya penangkapan oleh polisi, baru ada penanganan. 

Begitu menyedihkannya rakyat yang sudah berabad-abad hidup dalam sistem yang tidak membantu rakyatnya. Negeri ini hanya sebuah sistem yang hadir lewat label dan spanduk belaka. Negeri ini tidak sungguh hadir dan melayani rakyatnya. Lembaga-lembaga negeri ini tak bisa dan tak mau bekerja untuk pelayanan kepada rakyatnya. Lembaga diadakan demi label keberadaan pemerintahan saja. Sedangkan pelayanan itu bullshit belaka. Semua pelayanan adalah zonk. Ketika tradisi menjadi ketidaksadaran maka itu seperti alur hidup biasa saja. Pemudik (karena hari ini adalah puncak-puncaknya) adalah realitas ketidakhadiran sebuah otoritas negeri. Negeri swasta menghadirkan jalan. Itu saja bagiku. Selebihnya kita harus bayar. Bahkan kehadiran jalan itu juga tidak gratis. Paling banter potongan harga. Selebihnya bayar dan bayar. Tradisi ketidaksadaran akan macetnya saat mudik adalah pola perilaku kerumunan yang tanpa kesadaran terus menerus direproduksi dari tahun ke tahun. Kemacetan selalu menjadi konsumsi yang tak habis-habisnya, itu semua ritualistik tanpa kesadaran. Artinya, rakyat sudah mengambil keputusan sendiri bahwa memakai fasilitas pribadi saja daripada harus menunggu bagaimana sebuah otoritas publik itu memberi fasilitas bersama dengan pelayanan yang ada. Memang ritualisme ini adalah wilayah privat. Namun sebagai bentuk kehadiran otoritas publik yang melayani rakyatnya itu semua tidak ada di negeri ini. Paling banter segerombolan "wakil rakyat" memfasilitasi beberapa bus untuk warga rakyat berdasarkan primordialisme kedaerahan untuk mudik.

Sekali lagi, ungkapanku ini adalah sebuah protes ketiadaan pelayanan dari otoritas publik yang bernama negeri yang secara formal yang punya otoritas itu dipilih oleh dan bekerja untuk pelayanan kepada rakyatnya. Lembaga-lembaga pelayanan publik hanya sekedar label saja. Pekerjaannya tidak melayani namun mempersulit. Bukan malah fasilitas namun difisilitas karena malah menyulitkan. Ketika menonton film yang ceritanya sebuah Rumah Sakit ditelpon bahkan oleh orang yang tidak jelas karena mengalami celaka, tim medis pun diturunkan. Bahka ketika penelponnya anonim dan bahkan kalau itu penjahat sekalipun, jika memang membutuhkan layanan publik, maka ada respon cepat mendatangi lokasi penelpon. Aku merasa salut atas gambaran dalam film itu. Itulah yang kunamai sebagai pelayanan publik dan bukan malah sebaliknya. Aku sanksi apakah tim medis akan muncul ketika ada telpon dari rakyat. Bahkan kesanksianku lebih ekstrem lagi yaitu bahkan di negeri ini tidak ada yang namanya call center. Mengapa? Karena jelas itu akan mempersulit lembaga pelayanan publik. Lembaga pelayanan publik adalah lembaga yang harus membuat repot rakyat bukan sebaliknya. Lembaga pelayanan publik adalah lembaga yang ketika dilapori warganya akan berbalik membuat warga yang lapor itu mengurus sendiri, membayar lembaga itu/ personelnya, lari ke sana kemari ke pihak-pihak yang dirujuk dan akhrinya sebelum terjadi pelayanan, yang terjadi adalah korban nyawa atau korban penipuan, korban emosi dan sebagainya. 

Itu semua terjadi di sebagian besar lembaga-lembaga pelayanan publik. Rakyat menjadi sanksi dan skeptis dengan kehadiran pelayanan negeri. Maka lebih baik mengambil keputusan sendiri walau itu salah secara hukum dan moral namun setidaknya ada sebuah tindakan yang diambil dari ketidakpuasan terhadap pelayanan publik. Negeri tumbal butuh korban. Seperti dewa yang butuh tumbal dari anak-anaknya sendiri, itulah ibaratnya negeri tanpa ada itikad baik melayani. Pelayanan bukan sebuah DNA bagi negeri ini. DNA negeri ini adalah tumbal. Tumbal itu selalu menyiratkan adanya sesuatu yang harus dibayar secara fisik, materi, moral atau bahkan nyawa. 

#morning time#