ASN = "Aku Sih Nyantai"

Aku lahir dari keluarga yang mana orangtuaku PNS (istilah ASN waktu itu) dan pegawai BUMN alias institusi "plat merah". Mendengar dan melihat Pak Jokowi marah-marah kepada para mentri dalam rapat di channel youtube.com, aku juga ingat akan kejadian beberapa waktu lalu. Pada hari Rabu Wage beberapa hari lalu, aku dan temanku mampir di warung sate kambing dekat sebuah pasar. Di saat itu jam menunjukkan baru jam 9.30 pagi hari. Pemandangan yang begitu menyesakkan dan itu sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun, dan menjadikan negeri ini tidak maju-maju, adalah banyaknya ASN yang berseragam Korpri dengan santainya makan di warung itu. Memang sih situasi masih dalam suasana pandemi. Dan banyak dari kalangan pegawai itu ada yang WFH ada yang tidak. Para ASN pun sudah diwajibkan kerja pada waktu ini. Begitu santai dan tidak berdosanya mereka kerja dengan santai tidak menjalankan tugas negara dengan serius.

Dari sana aku melihat "Ooooooo, begitu itu cara mereka bertindak." Mereka ada yang laki, ada yang perempuan. Mereka bertemu dalam satu meja. Ada banyak meja yang kebanyakan kerumunan ASN karena hari itu seragam yang mereka kenakan adalah Korpri. Korps Pegawai Negeri yang tingkahnya "Ngeri-ngeri sedap" makan bersama. Mereka pesan sate, tongseng, krensengan, gule, dan sebagainya. Dengan nikmat dan nyamannya mereka tanpa malu lagi menikmati waktu kerja dengan makan-makan. Aku yang sadar diri sebagai warga negara yang bayar pajak jadi protes, "Edan, mereka yang digaji dari pajak rakyat, ternyata kerjanya hanya begitu." Belum lagi beberapa waktu lalu ada berita yang menjijikkan yaitu mereka pun di masa paceklik ini masih menuntut gaji ketigabelas. Sedangkan banyak perusahaan swasta merumahkan pegawainya, ada yang menggaji hanya separuhnya, ada yang bahkan mem-PHK karyawannya. Sedangkan ASN ini kelakuannya tidak habis pikir, mereka seenak jidatnya memakai waktu kerja.

Aku menjadi semakin hapal kelakuan mereka karena "pendidikan mereka atau proses formatio mereka" itu ya memang demikian. Artinya, senior mengajarkan bagaimana berperilaku sebagai ASN sejati jika sudah bisa memanfaatkan waktu kerja untuk "gabut", bisa memanipulasi apapun demi kepentingan diri dan golongannya, bisa mengulur-ulur waktu yang seharusnya kerjaan itu singkat, bisa menghasilkan duit dari yang seharusnya tidak perlu duit karena itu bagian dari kerjanya yang digaji negara, bisa korupsi berjamaah kalau itu menyenangkan, bisa membeli banyak barang tetapi tidak bisa merawat, bisa membuat jalur birokrasi menjadi panjang yang seharusnya pendek, bisa membuat kumuh kantor dan atau gedung yang seharusnya bersih, dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak litani proses pendidikan ASN di unit kerja.

Kalau dibandingkan dengan PNS jaman dahulu, sepertinya ASN saat ini sudah lebih jauh sangat amat makmur. Dulu PNS atau pegawai negeri itu sebutannya "pegawai ngeri" karena memang gajinya tidak berlipat ganda seperti saat ini. Sedangkan saat ini gaji banyak. Memang jaminan hidup itu ada. Dan aku menikmati karena sebagai anak "negara" biaya pendidikan dan kesehatan masih terjamin karena oragtuaku PNS dan kerja di "plat merah". Yang buatku tidak terima adalah proses pentradisian mentalitas yang tidak benar dan kurang bermoral inilah yang bikin mangkel. ASN itu gabut alias gaji buta yang memang benar. Itu realitas. Bagaimana tidak jengkel karena mereka seharusnya melayani publik koq malah kerja seenaknya sendiri.

Aku hanya melihat satu hal yang kurang sejak dulu dalam diri institusi pemerintah/ASN. Yang selalu menjadi kekurangan adalah tidak adanya quality control/quality assurance yang kuat. Akibatnya mereka kerja tidak ada standarnya. Kalaupun ada standard, itu tidak dijalankan dan tidak dikontrol ketat dan rutin. Tidak ada pembiasaan hidup kerja dengan disiplin. Mentalitas disiplin sangatlah jauh dari harapan. Kedisiplinan itu sebenarnya menghindarkan orang dari kematian. Pagi ini tadi aku baru sadar mengapa orang di daerah dingin sangat disiplin, karena mereka harus menghitung waktu ke halte bus pada musim dingin supaya terhindar dari hawa dingin dan segera masuk bus. Di negara tropis, hal ini tidak ada. Ditambah lagi, tidak ada yang mengancam mereka untuk kena sanksi. Pengawasan kerja tidak ada sama sekali. Baru biasanya kalau ada pejabat yang "carmuk" ada gerakan disiplin, demi popularitas. Habis itu ya kembali ke habitus lama, molor, tidak pakai sepatu, datang dan pulang seenaknya, dan sebagainya.

Banyak orang berbondaong-bondong untuk jadi ASN karena melihat kenyamanan fasilitas untuk menggarong duit rakyat, duit negara. Aku cukup kerja seadanya dan seenaknya, dapat gaji, dapat tunjangan, ada kenaikan pangkat dan golongan, dapat jaminan kesehatan dan pensiun. Inilah pola mereka yang berbondong-bondong jadi ASN. Apalagi jika sudah masuk ke pusaran gurita mentalitas korup di dalamnya, maka makin terpuruklah negeri ini yang punya sekian juta ASN. Mungkin ada ASN yang berkualitas bagus, namun paling tidak sampai 10%. Yang lain bisa dipastikan kualitasnya KW atau bahkan menjadi parasit negara saja.

Bisa dimaklumi kalau Jokowi marah-marah pada asistennya yaitu menteri-menteri. Merekalah kepala dari sekian ASN di negeri ini. Jika kepalanya saja dimarahi oleh big boss, bagaimana kelakuan ASN yang di bawahnya. Pastilah itu menjadi tanda kebusukan yang tercium baunya sejak dulu tetapi tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali waktu. Seandainya ada gerakan anti ASN, mungkin aku akan ikut. Baik jika ada pembasmian ASN yang memang perlu dibasmi entah fisik atau mentalnya. Tanpa ada tindakan ekstrem dan tegas (bahkan kejam), tidak ada perubahannya kinerja kita semua. Pertobatan tidak ada tanpa sebuah tindakan kejam baik dari diri sendiri maupun pihak lain. Mungkin pengurangan gaji atau jumlah ASN di negeri ini perlu diterapkan. ASN tidak kerja efektif bisa jadi karena terlalu banyak jumlah orangnya sedangkan pekerjaannya sedikit. Kalau demikian, maka perlu dikurangi jumlah personelnya, kerja diberi yang proporsional dengan jumlah jam kerja. Kalau jumlah personel tidak bisa dipangkas, ya dipangkaslah jumlah gajinya supaya mengurangi beban anggaran negara. Pengurangan jumlah gaji diprotes, maka diseleksi kualitas kemampuan kerjanya. Namun ideku ini pasti mengusik kemapanan ASN yang mayoritas korup. Baju Korpri makin menjijikkan di mataku, apalagi baju coklat muda yang kaya wereng, dulu ada baji hijau kaya hansip juga. Semua serba menjijikan karena mereka tidak mampu bekerja melayani masyarakat tetapi digaji oleh pajak masyarakat.

Ingatlah bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah Abdi Negara sesuai dengan motto di lambang Korpri itu. Abdi koq kerjaannya gabut, korup, mau enak sendiri?


#in my room#

(Struktur yang) Melanggengkan Ketergantungan

"....Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu,yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka. Saya katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy, sosialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara- saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negara-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?"
...................................................
"Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni p o l i ti e k - e c o m i s c h e democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya a d a keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan p o l i t i e k, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan e k o n o m i kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya. Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang b e r s a m a d e n g a n m a -s y a r a k a t dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid."

Itu adalah kutipan dari pidato Soekarno yang mengawali pembentukan dasar negara yaitu Pantjasila. Aku mendapatkannya ketika hari peringatan lahirnya Pancasila 1 Juni 2020 lalu. Dua bagian itulah yang menarik bagiku dan mendasari tulisan ini karena ada ideologi dan sekaligus realitas yang bertolak belakang dari apa yang dicita-citakan pendiri bangsa.

Realitas yang terjadi sering kali yang kulihat adalah bahwa cita-cita itu tak selalu mudah diwujudkan. Para pendiri bangsa menginginkan kemerdekaan yang memang ideal. Cita-cita itu ideal. Bangsa ini mengalami saat di mana pemimpin itu orator, ada yang pembangun, ada juga yang tidak berbuat apa-apa, dan sebagainya. Kerja untuk menyejahterakan rakyat sering tidak konsisten dan selalu saja ada tantangan. Tantangan dari berbagai pihak, tantangan dari berbagai situasi dan sebagainya itulah yang sering menjadi tidak mudahnya cita-cita itu terwujud.

Ketika bulan puasa lalu, aku hanya bisa memandangi "orang miskin" dadakan dan musiman. Mereka kuanggap tanda kutip karena dikondisikan. Mereka menunggu di pinggir jalan pada jam tertentu yang biasa dilewati banyak orang dan ada pembawa makanan bagi mereka di sepanjang bulan puasa itu. Pertanyaanku adalah apakah mereka itu diobjekkan sehingga mereka rela menjadi objek yang diberi terus? Apakah tidak ada cara lain memberi secara lebih bermartabat dari sekedar membuat orang lain itu tergantung dan menjadi "kere musiman" seperti itu? Alasan pandemi ini tidak berlaku bagi mereka yang tergantung. Memang di awal pandemi ada bantuan kepada mereka yang tidak bisa kerja atau putus hubungan kerja atau memang tidak bisa optimal kerjanya sehingga butuh bantuan dari pihak lain, termasuk negara dalam hal ini. Namun ketika melihat kaum miskin kota yang "terkondisi" itu akhirnya koq aku perlu bertanya kritis. Entah pertanyaanku ini sudah pernah kutulis, atau belum, aku merasa ada sesuatu yang salah dan perlu diperbaiki dalam hal ini.

Aku tidak tahu dan tidak mau menyalahkan siapa dan apa tetapi mau mengajak melihat lebih jernih kondisi dan situasi ini. Apakah kita hanya ingin membantu dan membantu orang lain tetapi tidak memikirkan efek lanjutannya? Artinya, apakah membantu hanya demi membantu saja? Tidak memikirkan bahwa sering ada mentalitas yang memanfaatkan hal ini yaitu ketergantungan? Atau malah justru kebalikannya, apakah bantuan itu memang mau membuat pihak lain menjadi tergantung? Ketika orang tergantung, pihak yang membantu itu bisa memanfaatkan dengan menguasai dan terus menanamkan mentalitas tergantung supaya bisa mengontrol dan menguasai. Itu sama saja dengan kooptasi dari yang kuat kepada yang lemah supaya yang lemah jadi tergantung dan tak berdaya terus.

Kecurigaanku adalah orang menjadi tak sadar ketika hanya menjadi pelaku dari sebuah rutinitas sistemik dan tanpa pemaknaan yang cukup yaitu membantu orang lain (motivasi baik) namun kurang disadari makna mengenai membantu itu sendiri. Membantu yang sehat adalah membantu tanpa pamrih, membantu dengan tujuan memerdekakan dan memberdayakan. Jika membantu itu ada pamrihnya, bahkan dengan pamrih pahala yang diajarkan oleh lembaga agama sekalipun, bagiku itu sebuah tindakan yang melanggengkan ketergantungan. Ketergantungan artinya keterbelengguan. Keterbelengguan artinya tidak memerdekakan. Bagaimana orang merdeka dikondisikan terjajah oleh mentaltas ketergantungan? Ini yang bagiku tidak bisa terima dengan situasi seperti ini. Aku hanya bisa mewacanakan dalam tulisanku ini, namun belum bisa membuat terobosan macam apa yang seharusnya dibuat oleh sekalian dari kita yang terlibat di dalamnya.

Hal itu sama sekali tidak sesuai yang dipidatokan alias dicita-citakan pendiri bangsa ini. Manakah keadilannya? Manakah sisi kemanusiaan yang semu itu membantu memerdekakan rakyat yang lapar? Manakah sisi tindakan yang baik jika efeknya malah membelenggu dan membuat tergantung? Cita-citaku juga sama seperti idealnya para pendiri bangsa yaitu tidak ada lagi kemiskinan bahkan mentalitas "kere" sekalipun. Jika ada pihak yang justru melanggengkan ketergantungan dengan kedok memberi bantuan, bahkan yang sifatnya karitatif sekalipun dan itu justru membuat orang tak berdaya, tergantung, terbelenggu dan dijajah, maka itu adalah pelanggaran serius terhadap cita-cita pendiri bangsa ini. Apakah kita hanya sekedar menerima slogan "orang miskin akan selalu ada padamu". Atau kita harus membantu mereka yang berkekurangan tanpa memberi daya bahwa mereka pun pada dasarnya berdaya.

Memang pada akhirnya atau ujung-ujungnya adalah struktur. Apakah struktur sosial kita itu berkeadilan? Apakah struktur relasi, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya itu sudah adil? Adil yang mengatakan bahwa ada kelas ini dan itu, ada kasta ini dan itu, ya akhirnya kita kembali pada tatanan yang perlu diberi kesadaran dari dalam bahwa manusia itu lahir merdeka. Setiap ciptaan ini merdeka sejak lahirnya. Oleh karenanya, struktur itu perlu memberi penghargaan pada kemerdekaan tiap pribadi agar tidak tergantung secara penuh, "njagake", mengkondisikan secara struktural bahwa ada orang yang harus dipertahankan mentalitasnya supaya kegiatan membantu itu tetap terjadi. Kadang orang menyebut orang miskin itu dengan sebutan "mereka yang kurang beruntung." Apakah ini soal keberuntungan? Apakah hidup di dunia ini soal untung dan rugi? Apakah hidup itu seperti permainan dadu, mana yang untung dan mana yang tidak? Mereka yang beruntung adalah mereka yang dekat dengan akses kekuasaan sehingga saluran fasilitas itu mudah. Bukankah ini adalah soal aksesibilitas terhadap fasilitas? Oke lah kalau itu soal struktur, lalu bagaimana dengan perlakuan kita? Apakah dengan membantu itu kita memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang berdaya? Bukan pribadi yang diperdaya? Agama menciptakan ajaran supaya memberi bantuan kepada mereka yang miskin. Kultur budaya menciptakan kasta tinggi dan rendah. Sistem dalam lembaga ada bagian-bagian yang fungsinya tertentu dan saling melengkapi.

Pertanyaanku selanjutnya adalah apakah ada fungsi lembaga negara yang tidak berjalan dengan baik? Ada departemen sosial. Apakah mereka ini tidak bisa membuat sistem yang manusiawi dan bermartabat untuk menata, mengelola, dan mewujudkan bantuan sosial yang lebih baik sehingga tidak terjadi kemiskinan struktural? Jangan-jangan departemen hanya sebatas departemen namun tidak ada kerja dan gerak fungsi yang selayaknya dikerjakan.

Kalau itu semua adalah soal saling melengkapi dan memberi dukungan, perlakuan masih bisa jadi jalan keluar untuk itu. Selain itu adalah kesadaran dan penghargaan terhadap daya dan memberi ruang pada yang lain itu yang kutemukan supaya tidak ada penyalahgunaan otoritas yang bisa menyebabkan penjajahan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan. Banyak tokoh sudah membuktikan itu dan biasanya pemberdayaan mulai dari penyadaran akan banyak dilawan oleh kekuasaan yang tidak suka terhadap daya hidup dari setiap makhluk. Contohnya banyak. Ada Paulo Freire, Mangunwijaya, Dorothy Day, Uskup Romero, dan para pejuang pemberdayaan. Dom Helder Cammara, seorang uskup di Racife, Brazil pernah mengatakan “When I feed the poor, they call me a saint, but when I ask why the poor are hungry, they call me a communist." Sungguh tragis dunia dan strukturnya jika masih seperti yang dikatakan oleh Dom Helder Camara itu.


#at noon time#