Merebut Sistem Kontrol

Hidup bersama tentu ada cara bertindaknya. Ada prosedur. Ada jalur-jalurnya. Dan itu semua perlu ada yang bertugas. Kita selama ini mungkin terlalu mengandaikan bahwa asalkan semua ada dan dibuat atau ditunjuk atau ditugasi, maka semua akan berjalan begitu saja. Ternyata tidak. Ketika semua itu ada, itu hanya separuh berjalan saja. Atau bahkan ketika itu ada, tidak sepenuhnya itu berjalan dan bekerja sebagaimana itu dituntut dari daftar pekerjaan yang dibuat. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja berbangsa dan berkomunitas ini, namun demikian setidaknya aku menuangkan uneg-uneg ini setelah juga belajar dari obrolan dalam sebuah podcast bahwa sekarang kita tidak bisa mengandaikan lagi.

Sejak semula aku sadar bahwa harus ada QC (quality control) atau QA (quality assurance) dalam kehidupan bersama. Dan jika ada pun harus diaktivasi bahwa QC atau QA itu berjalan sesuai rencana dan rancangan dari hidup bersama itu sendiri. Jangan sampai terjadi bahwa QC hanya sebuah formalisme saja. QC justru akan menentukan perkembangan, kualitas, keadaaan, harapan dari kebersamaan yang sudah diciptakan sejak awal. Kita punya DPR yang merupakan lembaga representatif dari kebersamaan kita untuk melakukan cek dan evaluasi atas kerja pengurus negara ini. Ada tiga lembaga yang kita percayai akan melakukan pekerjaannya sebagai pengurus negara, yaitu presiden (eksekutif) bersama mentri-mentri-nya, DPR sebagai lembaga yang membuat dan mengecek aturan main bersama, dan lembaga pengadil (yang kita sebut yudikatif karena memang melihat kerja bersama ini secara lebih adil jalannya).

Persoalannya kemudian ada pada kinerja dan jalur-jalur koordinasi bersama yang sering masih tumpang tindih karena kita terlalu mengandaikan dan asal percaya bahwa mereka akan membuat jalur lalu lintas ini berjalan sebagaimana mestinya. Ternyata tidak. Sering ada kekuatan kepentingan yang saling bertumpang tindih yang menjadikan kehidupan bersama ini menjadi lebih ruwet. Ada kepentingan dari kelompok lain yang memberi modal duit untuk kelangsungan kehidupan yang merangsek ke tiga pengurus negara ini. Pemodal selalu mencari cara dan celah agar usahanya itu tetap berjalan. Mereka pada prinsipnya adalah "my country is where the money flows". Pemodal itu tidak punya kewarganegaraan sebenarnya karena nyawanya adalah duit. Dan duit itu selalu lintas batas, dan hanay dikendalikan oleh kepentingan. 

Bayangkan saja ketika akhirnya 3 pengurus negara itu dipengaruhi kepentingan dan kepentingan itu adalah modal, maka tidak berjalanlah marwah yang seharusnya diemban dalam mengurus kehidupan bersama. Bayangkan saja kalau modal akhirnya menjadi nyawa atas kehidupan bersama dan akhirnya jatuhlah kehidupan bersama itu karena  tumpang tindihnya kepentingan demi modal. Si kepala tidak memimpin dengan baik karena kepentingan cari modal. Tidak ada keterwakilan rakyat karena yang membuat dan mengatur regulasi akhirnya juga berkepentingan punya modal. Dan tidak ada pengadil yang cukup adil jika si pengadil sendiri juga makan duit dari kepentingan mereka di dalamnya. Lantas siapa yang dapat mengontrol kehidupan bersama jika semua berkepentingan cari modal?

Tak lain dan tak bukan adalah kita sebagai rakyat harus merebut sistem kontrol kepengurusan bersama ini dan membuat tatanan bersama ini lebih adil, lebih transparan, lebih mudah dipimpin demi kebaikan bersama. Kita sering kali terpukau dan tertipu oleh ilusi kita sendiri yang terlalu banyak mengandaikan bahwa ketika kampanye di awal calon-calon wakil itu selalu berjargon mewakili rakyat, namun demikian kenyataannya tidak. Kita lantas selalu merasa "koq yang kita pilih dan percayai sebagai wakil di dalam proses kerjanya jelek dan salah?" Sistem ada. Orangnya ada. Memang ada juga kecolongan bahwa yang kita percayai dan pilih itu tak berkompeten. Itu artinya personnya yang kita pilih juga tak berkualitas. Di situ, kadang kita disodori calon yang tak kita ketahui selengkap-lengkapnya. Kita tidak kenal karena kita terlalu puas dengan sistem representasi yang kita buat. Kita menyerahkan sepenuhnya pada perwakilan (alias partai) yang kemudian juga kinerjanya pantas disayangkan. Pertama, partai hanya mesin cari modal. Kedua, partai itu tak punya ideologi (visi dan misi) yang jelas. Semua partai itu identik, dengan semboyan yang berbeda-beda. Intinya sama. Partai hanya sekumpulan orang yang tak punya kompetensi selain kompeten dalam bidang cari modal. Selebihnya tidak ada niat (political will) untuk membangun dan mengelola hidup bersama.

Lengkap sudah penderitaan kita saat ini. Dan mungkin ini saatnya kita harus lebih sadar bahwa sekarang saatnya kita merebut cara mengendalikan kepengurusan hidup bersama. Ini bukan lantas merong-rong kehidupan bersama, bukan sebuah coup d'etat, bukan  berniat subversif namun mencerahkan diri, melibatkan diri untuk lebih mengelola hidup bersama. Jika ini menjadi sebuah ungkapan menohok, mengoreksi, mengingatkan, mengevaluasi, mengkritik (otokritik) ya bagiku itu justru mulainya sebuah pencerahan agar kita makin sadar diri. Aku sendiri juga belum mendapat ide mengenai cara dan mekanismenya. Setelah menulis ini tentu aku masih hsrus merenung lagi mengenai cara dan halnya. Semoga ini menjadi pelecutnya supaya makin adil (fair), transparan (terbuka), efektif (tidak berbelit-belit), meminimalisir tumpukan kepentingan. 

#noontime#