Jika Semua Dikelola dengan Spontan dan Mendadak

Aku selalu merasa jengkel jika ada undangan via sms dari Diknas yang mengajak rapat, mengumpulkan ini dan itu, mengadakan pelatihan ini dan itu tetapi informasinya mendadak. Seiring dengan pekerjaan yang aku emban saat ini, aku merasa bahwa tak bisalah komunitas ini dikelola dan diatur hanya dengan spontanitas dan tanpa perencanaan. Tak bisalah sebuah negara ini dikelola dengan mentalitas dadakan dan spontanitas. Akibatnya akan amburadul. Aku sendiri mengalami setidaknya bekerja sama dengan negara (karena perspektifku sebagai warga negara) selama ini tak memuaskan. Sampai seumurku ini, aku mengamini bahwa yang dibuat oleh negara selalu akan berujung buruk dan tak menguntungkan sama sekali. Aku bahkan sempat mengatakan kepada salah satu kenalan yang sempat jengkel dengan perilaku Dinas Pendidikan bahwa negara lebih banyak mengganggu daripada membantu. Dia sangat setuju dengan pendapatku ini.

Nah, dengan pengalaman yang serupa, Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) dulu Depdiknas (karena tidak ada Budaya) atau Depdikbud (karena ada Kebudayaannya) selalu membuatku malas untuk bekerja sama dengan mereka. Bekerja sama atau membantu itu yang diharapkan oleh sekolah-sekolah swasta. Kenyataannya, selama ini yang terjadi adalah undangan-undangan Dinas selalu via sms. Selama ini undangan-undangan atau informasi itu mendadak dan terkesan spontan. Mungkin bagi mereka direncanakan tetapi tanpa adanya sosialisasi jika setahun ini ada undangan atau agenda ini dan itu, sama sekali kami yang harus kelabakan menyanggupi atau tidak sama sekali. Prinsipku saat ini, jika mengganggu dinamika dan kinerja di unit kerjaku, sebisa mungkin tidak disanggupi. Jika itu diminta dan masih bisa ditangani orang lain, aku lebih menyerahkan kepada guru atau orang lain. Secara pribadi koq aku kurang respect dengan cara kerja dan cara bertindak Dinas.

Aku mempunyai pengalaman pribadi maupun bersama yang tak mengenakkan. Pertama, negara yang bertingkah mau mengatur segalanya dalam pendidikan ini tidak belajar dari sejarah dan tidak rendah hati bahwa sebelum ada sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta yang usianya tua sudah terlebih dahulu bekerja untuk mendidik anak bangsa pada zaman dahulu. Sedangkan saat ini dengan ideologi pasar bebas dan memang pemerintahan negara ini cenderung liberal, mematikan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada. Negara tidak memikirkan bahwa dalam wilayah/regio tertentu harus dihitung jumpal sekolah yang sudah ada dan jumlah penduduk usia sekolah, sehingga ketika mendirikan dan mengizinkan sekolah baru tidak mematikan sekolah-sekolah yang sudah ada. Saat ini, siapapun yang punya duit dan dapat izin mendirikan bisnis sekolah, sekolahnya dapat dibangun. Akibatnya, sekolah-sekolah swasta yang tak kuat modal duitnya mati dan tak dipikirkan untuk dihidupkan. Inilah yang sudah kelihatan dengan sekolah-sekolah swasta miskin yang "dulu" pernah berjaya, tetapi karena kebijakan liberal pemerintah, mereka mati. Yah, memang ada faktor lain, yaitu KB berhasil tetapi toh itu hanya untuk merasionalisasi bahwa pemerintah tak punya pemikiran dan rencana yang baik untuk warga negaranya dan sejarah yang sudah berbicara. Sejarah sudah dihapus.

Kedua, beberapa waktu lalu saat halal bihalal di salah satu keluarga guru, kami sempat ingin protes dengan Dinas karena (1) pejabat-pejabat negara ini justru yang banyak merusak tatanan kebijakan yang sudah dibuat sendiri yaitu dengan menambah jumlah kelas tiap tahunnya sehingga murid tersedot ke negeri daripada swasta lain di sekitarnya. Para kepala sekolah swasta berteriak-teriak untuk hal ini. Mereka mengatakan bahwa "kami ini jungkir balik untuk mendapatkan murid, eh, justru sekolah negeri malah menambah lokal dengan sembunyi-sembuyi. Ya, kami kehilangan murid, bahkan yang sudah diterima di sekolah kami pun pindah ke negeri." Ada jeritan yang sering tak digubris negara. (2) Dari keprihatinan yang pertama, para kepala sekolah akhirnya juga menilai bahwa setiap kali rapat dinas, justru pejabat-pejabat negeri ini yang terlambat dan tidak disiplin. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa jika masih demikian kebiasaannya, kami akan menunggu sampai setengah jam, kami presensi sendiri, lalu kami akan pulang ke sekolah kami masing-masing karena kami juga punya pekerjaan yang tidak dapat ditinggal seenaknya sendiri.

Protes itu mengatakan bahwa negara seperti mau menggantikan peran kami. Kami dikalahkan. Swasta tak dianggap. Kalau memang demikian maksudnya, apakah kami akan menyerah(kan) kepedulian kami semua kepada negara? Artinya, jika memang demikian, bayanganku ya silakan saja negara membuat semua sekolah negeri. Swasta tidak perlu mengurusi lagi pendidikan di negeri ini. Sayangnya, masih ada kekhawatiran: benarkah negara akan berbuat demikian dan bermutu? Siapakah negara itu? Jangan-jangan di balik negara, ada kepentingan partisan yang justru merusak negeri ini! Aku akhirnya tidak ingin menyerah dengan hal ini.

Ketiga, seperti awal keprihatinanku di atas yaitu soal spontanitas dan dadakan-nya negara adalah dalam hal mengundang ini dan itu yang buat aku jadi malas untuk ikut atau menugaskan guru/karyawan untuk ikut. Aku hanya membayangkan bagaimana negara ini akan maju dan berkembang jika agenda yang dibuat negara untuk kemaslahatan bersama saja dilaksanakan dengan dadakan dan spontan? Ketika ambisi kurikulum 2013 ini dijalankan, sejak awal pun masyarakat sudah pesimis. Lha wong yang direncanakan dengan detail saja masih ada celahnya, apalagi yang dadakan dan spontan. Aku pun pesimis walau harus terpaksa menjalankan. Pesimisnya ya karena dijalankan dengan spontan dan mendadak. Segala sesuatu tak direncanakan dengan matang dan baik. Dari sosialisasi ini dan itu, pelatihan ini dan itu, informasi ini dan itu, pengisian form ini dan itu, semua dilakukan dengan dadakan dan spontan. Apapun idenya, tujuannya, tidak akan tercapai dengan tata laksana seperti ini.

Dengan demikian, aku makin mengkukuhkan kesimpulanku terhadap pengelolaan negara ini yaitu TIDAK SERIUS. Negara tidak serius mengelola dirinya. Rakyat dapat menilai. Negara dalam hal ini setidaknya pihak Disdikpora. Pendidikan tidak dikelola dengan baik. Pendidikan hanya permainan kebijakan dan proyek bagi sejumlah pejabat negara. Ketidakseriusan ini akibatnya nanti sangatlah kompleks. Salah satunya negara tidak dipercaya sebagai organisasi/lembaga. Masyarakat tak lagi puas dengan apa yang dikerjakan oleh negara maka mengambil inisiatif membuat sendiri. Tak mengherankan apa yang dibuat oleh swasta cenderung banyak dapat dinikmati. Sayangnya hal ini justru memperkuat liberalisasi negara di segala bidang. Negara tak kuat. Negara hanya membuat kebijakan bagi kepentingan swasta yang menjalankan macam-macam sektor. Negara menjadi rayahan swasta. Sayang memang.

#noon time, in my office #