188

Tanggal 29 Oktober 2019, aku tidak mengangkat call dari nomer yang selalu menghubungiku. Aku pada mulanya tidak tahu itu nomer apa dan dari mana. Namun ketika pernah kuangkat, ternyata dari call itu, aku penasaran siapa yang menelpon saya. Nomer itu ternyata "nomer marketing telkomsel yang hendak memberi penawaran, baik itu paket data internet, promo menarik telkomsel atau penawaran untuk migrasi menjadi kartu halo". Itu setelah kucek di internet. Setidaknya aku pernah mengangkat dua kali. Sekali aku membiarkan diriku dan nomer prabayarku dipaketkan ke paket promo. Kedua kalinya aku pernah ditawari promo yang lain tetapi aku menolak. Alasan kedua adalah alasan yang sungguh menjengkelkan dari pihakku karena marketingnya bertanya dengan nada aneh dan pertanyaannya juga aneh. "Nomer bapak pulsanya koq banyak? Apakah bapak menjual pulsa lagi?" Memang aku selalu mengisi pulsaku saat itu selalu di atas Rp.100.000. Alasanku adalah ketika aku bepergian dan tidak mendapatkan tempat untuk isi pulsa, aku bisa langsung memaketkan data internet dengan mudah. Paket yang kupilih pun yang cukup tinggi biayanya. Setelah tahu nada marketing yang seperti itu, aku-tanya, "Telkom ini koq aneh, mengapa jumlah pulsaku diertanyakan? Bukankah itu hak konsumen mau isi berapa duit untuk pulsaku? Mengapa aku dituduh menjadi penjual pulsa?"

Dengan pengalaman saat itu, aku tidak lagi memilih paket internet yang mahal dan tidak mengisi pulsaku dengan isian yang lebih dari Rp. 50.000. Alasanku, ternyata pihak provider itu merekam semua data pribadiku, jumlah pulsaku, mau mengintervensi diriku dalam pemakaian pulsa dan sebagainya. Integritas dari sebuah provider menjadi penting di sini ketika konsumen berhak membeli dan berhak memakai untuk kepentingan dengan alasannya sendiri. Memang kuakui kalau untuk kepentingan kejahatan ya jelas harus dilarang. Jika untuk kepentingan pemakaian biasa, paling telepon, sms, internetan dengan media sosial lainnya ya bagiku itu biasa. Mau berapapun ya terserah pengguna alias konsumen. Mengapa marketingnya harus bertanya-tanya sedemikian tidak sopannya? Aku bernada agak marah dengan marketing itu dan menutup call itu.

Akhirnya, fakta membuktikan bahwa telkom bermasalah dengan integritasnya. Dia tidak mampu menyimpan kerahasiaan data milik pelanggan. Kasus DS yang data pribadinya dibuka di ruang publik menjadi jelas membuktikan bahwa ada ketidakberesan di internal provider plat merah ini. Kuakui bahwa karena plat merah maka jaringannya cukup luas. Karena jaringan cukup luas maka ini menentukan aksesibilitas pengguna provider ini. Sayangnya kepercayaan pelanggan alias publik tercederai dengan ketidakberesan di tubuh internal ini. Publikasi data pribadi yang bersumber dari staf internal ke pihak lain dan pihak lain ini memakai untuk kejahatan itulah problem kejahatan moral. Integritas provider ini tidak bisa dibanggakan dan tidak kredibel lagi. Publik berhak tidak percaya dan menarik kepercayaannya karena sudah dicederai.

Setelah aku menuliskan ketidakberesan soal ASN dan sekarang persoalan kredibilitas BUMN ini rasanya tidak bisa diandaikan lagi akan pentingnya kesadaran akan mana yang dipercaya dan mana yang tidak perlu dipercaya. Kita tidak bisa lagi mengandaikan bahwa yang dikelola negara ini bisa dipercaya. Justru ironisnya, segala lembaga yang dikelola negara ini penghasil sesuatu yang tidak kredibel. Mungkin dari pusat motivasinya baik, namun sampai di jenjang bawahnya motivasi dan mentalitas yang baik itu dibajak menjadi tidak baik. Sekali lagi ini soal quality control. Negara dengan punggawanya untuk mengelola BUMN kurang hadir dan setia mengontrol kualitas yang kredibel. Entah itu alasan disusupi kaum kadrun atau apalah, kehadiran negara dengan QC-nya itu tetap yang menjadi utama kalau mau mempertahankan keberadaan negara ini.

Di sisi lain, permainan yang serba "politicking" itu memang merusak apapun. Segala hal yang dibuat demi kepentingan tertentu yang mengabaikan kredibilitas kepentingan publik akhirnya akan jadi hancur. Di negeri ini, semua serba dipoliticking. Entah dari hal sepele sampai hal yang menentukan  orang banyak  semua serba "politicking". Kasus call dengan nomer 188 menjadi jelas, negara ini abai dalam mempertahankan kredibilitas di mata rakyatnya. Aku pun berhak tidak percaya lagi dengan 188 jika selalu mengontakku. Dan akhir-akhir ini, ketika pulsaku hanya kuisi Rp. 40.000 ke bawah, 188 tidak mengontakku. Apakah karena angka duit Rp.100.000 ke atas lantas aku dikira pesaing mereka dalam menjual pulsa? Aku tidak tahu politik provider ini....hahaha. Emang kita gak boleh ya beli pulsa banyak? Bukannya beli pulsa banyak itu keuntungan juga bagi mereka?



#noontime#